Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera meningkatkan koordinasi lintas sektor secara terpadu guna menangani darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah pada Selasa (1/9/2026) siang. Penanganan yang cepat dan terstruktur dinilai sangat mendesak demi mencegah dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan pernapasan warga.
Pimpinan parlemen menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat di daerah terdampak bencana asap.
Pentingnya Sinergi Lintas Sektor dan Pengerahan Sumber Daya
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Puan Maharani menyatakan bahwa penanggulangan karhutla tidak boleh berjalan sendiri-sendiri antarinstansi. Diperlukan integrasi komando yang kuat antara BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sipil agar operasi pemadaman di darat dan udara berjalan efektif.
Peningkatan eskalasi titik api di beberapa wilayah pulau besar menuntut kesiapsiagaan penuh logistik, peralatan pemadam, serta ketersediaan tenaga medis darurat bagi warga yang mulai mengalami gangguan kesehatan akibat polusi asap.
Pemerintah juga diminta untuk menindak tegas pihak-pihak, baik perorangan maupun korporasi, yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara ilegal.
“Kami mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor secara masif agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan tuntas di lapangan,” ujar Puan Maharani di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Perlindungan Kesehatan Warga dan Mitigasi Jangka Panjang
Selain fokus pada pemadaman titik api, Puan mengingatkan pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan darurat dan pembagian masker secara gratis bagi warga di wilayah yang mengalami penurunan jarak pandang drastis akibat kabut asap. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia harus menjadi prioritas utama perlindungan kesehatan.
Langkah mitigasi jangka panjang melalui pengawasan tata ruang lahan gambut dan penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memutus siklus tahunan bencana karhutla di tanah air.
DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi alokasi anggaran penanggulangan bencana agar tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerah.
Sinergi antara pengawasan parlemen dan eksekusi pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan mitigasi bencana nasional.
Dorongan Puan Maharani agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani karhutla pada 1 September 2026 menegaskan urgensi penanganan darurat yang komprehensif. Melalui kerja sama yang solid dan penegakan hukum yang tegas, dampak bencana asap diharapkan dapat segera diatasi demi keselamatan seluruh rakyat. Sepekan Terkini
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis dan kreator konten yang berdedikasi, dengan minat besar pada gaya hidup, budaya, dan tren terkini. Jessie menghadirkan konten yang menarik dan informatif untuk membantu pembaca menemukan ide-ide baru, mendapatkan wawasan bermanfaat, dan terhubung dengan cerita yang bermakna.
