Sejumlah guru honorer mulai menyampaikan tanggapan mereka terkait Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur kepastian bagi guru honorer untuk kembali mengajar.
Kebijakan tersebut mendapat perhatian luas karena menyangkut nasib ribuan tenaga pendidik non-ASN di berbagai daerah.
Banyak guru honorer mengaku merasa lebih tenang setelah adanya surat edaran tersebut karena memberikan kejelasan mengenai status dan keberlanjutan aktivitas mengajar mereka di sekolah.
Sebagian guru menilai kebijakan itu menjadi bentuk pengakuan terhadap kontribusi tenaga honorer yang selama ini membantu kegiatan belajar mengajar, terutama di daerah dengan kekurangan guru.
Namun sejumlah tenaga pendidik juga berharap pemerintah tidak hanya memberikan kepastian sementara, tetapi turut memperhatikan kesejahteraan dan status kepegawaian guru honorer secara jangka panjang.
Pengamat pendidikan menilai persoalan guru honorer masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari distribusi tenaga pendidik hingga kesejahteraan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya menyatakan surat edaran tersebut diterbitkan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan optimal di sekolah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menyesuaikan kebijakan terkait kebutuhan tenaga pengajar di masing-masing wilayah.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu guru honorer memang terus menjadi perhatian publik karena menyangkut stabilitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Para guru berharap kebijakan lanjutan dapat memberikan solusi yang lebih permanen agar tenaga honorer memperoleh kepastian karier dan perlindungan kerja yang lebih baik di masa depan.
