Kebijakan latihan dasar militer untuk calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kembali menuai penolakan dari parlemen. Sejumlah legislator menilai pola pembekalan itu tidak tepat untuk pengelola koperasi sipil karena tugas utama mereka adalah mengurus usaha, bukan menjalani pendidikan ala barak. Kritik itu muncul di tengah program rekrutmen besar-besaran yang disebut menyiapkan puluhan ribu calon pengelola koperasi desa dan nelayan di berbagai daerah.
Salah satu suara keras datang dari anggota DPR yang menilai negara semestinya memprioritaskan pelatihan yang langsung berkaitan dengan manajemen koperasi, seperti akuntansi, pemasaran, rantai pasok, digitalisasi, dan kewirausahaan. Dalam pandangan mereka, disiplin memang penting, tetapi yel-yel, baris-berbaris, dan nuansa semi militer tidak otomatis membuat seseorang piawai mengelola arus kas atau menjaga kesehatan bisnis koperasi. Kritik serupa sebelumnya juga muncul dari sejumlah legislator yang mempertanyakan relevansi diklat semi militer dengan pekerjaan seorang manajer KDMP.
Sorotan publik terhadap program ini semakin tajam setelah Kemhan menjelaskan bahwa latsarmil Komcad memang dirancang untuk membekali peserta dengan disiplin, kepemimpinan, kerja sama tim, integritas, semangat pengabdian, dan etos kerja. Pelatihan itu disebut diikuti sekitar 35.476 peserta, terdiri atas 30.000 calon manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 calon manajer Kampung Nelayan Merah Putih, dengan durasi sekitar 45 hari di 67 satuan TNI. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari persiapan kerja, bukan pendidikan prajurit.
Namun, justru pada titik itu perdebatan mengeras. Setelah muncul kabar peserta meninggal dunia selama rangkaian pelatihan, evaluasi medis dan keselamatan peserta ikut disorot. Pemerintah menyatakan para peserta sudah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum pelatihan, sementara pihak kritis menilai kejadian itu menjadi alasan kuat untuk meninjau ulang pendekatan yang terlalu militeristik. Di media sosial, protes juga datang dari kelompok masyarakat sipil yang meminta pemerintah menghentikan latihan militer bagi calon pengelola koperasi karena dinilai tidak sebanding dengan risiko nyawa dan tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan bisnis di lapangan.
Kritik itu juga membawa perdebatan ke ranah anggaran dan prioritas kebijakan. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan program Kopdes Merah Putih berjalan tertib dan memiliki kader disiplin. Di sisi lain, para penolak menilai pengelolaan koperasi desa lebih membutuhkan keahlian teknis yang bisa langsung dipakai untuk meningkatkan pendapatan anggota, menyerap hasil panen warga, dan menjaga transparansi keuangan. Karena itu, tuntutan evaluasi bukan hanya soal bentuk pelatihan, tetapi juga soal apakah metode yang dipakai benar-benar memberi manfaat ekonomi.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah seorang penulis dan kreator konten yang berdedikasi, dengan minat besar pada gaya hidup, budaya, dan tren terkini. Jessie menghadirkan konten yang menarik dan informatif untuk membantu pembaca menemukan ide-ide baru, mendapatkan wawasan bermanfaat, dan terhubung dengan cerita yang bermakna.
