Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya mobilisasi tenaga kerja dari perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, untuk memberikan dukungan dalam Pilkada 2024. Dugaan tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan yang tengah dilakukan lembaga antirasuah.
Juru Bicara KPK menyebut penyidik menemukan indikasi adanya intervensi terhadap sejumlah pekerja yang ditempatkan melalui skema outsourcing. Dugaan itu berkaitan dengan upaya mengarahkan pilihan politik para pekerja dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Penyelidikan dilakukan seiring pengusutan perkara yang menjerat Fadia Arafiq. Dalam prosesnya, KPK terus memeriksa sejumlah saksi guna menelusuri keterkaitan antara dugaan penyalahgunaan kewenangan dan aktivitas politik yang berlangsung pada masa pilkada.
Selain mendalami keterangan saksi, penyidik juga menelusuri aliran dana dan aktivitas sejumlah perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan pihak-pihak terkait perkara tersebut. Fokus penyidikan diarahkan untuk mengetahui apakah terdapat pemanfaatan struktur perusahaan guna kepentingan politik tertentu.
Kasus ini kembali memunculkan sorotan terhadap netralitas pekerja dan penggunaan sumber daya perusahaan dalam proses demokrasi. Pengamat menilai setiap bentuk tekanan terhadap pekerja untuk menentukan pilihan politik tertentu berpotensi melanggar prinsip kebebasan dalam pemilu.
KPK menegaskan proses penyidikan masih berjalan dan seluruh temuan akan didalami lebih lanjut melalui pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah pihak yang dianggap mengetahui perkara tersebut. Lembaga antirasuah itu juga memastikan setiap dugaan pelanggaran akan ditindak berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.
Keywords:
Fadia Arafiq KPK, kasus Fadia Arafiq, KPK Pilkada Pekalongan, mobilisasi staf perusahaan, PT RNB, korupsi Pekalongan, Pilkada 2024, berita KPK terbaru
